arahkata.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, memiliki jasa besar dalam memperkuat persatuan bangsa melalui program transmigrasi yang dijalankan pada era Orde Baru. Bahlil menyebut, lewat kebijakan tersebut, Soeharto bukan hanya berhasil mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, tetapi juga membuka jalan bagi pemerataan pembangunan dan integrasi sosial di wilayah-wilayah terpencil, termasuk Papua.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Papua Selatan di Merauke, Jumat (7/11/2025). Dalam pidatonya yang berlangsung di hadapan ratusan kader Golkar, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah, Bahlil menegaskan bahwa semangat kebhinekaan yang kini tumbuh di Papua Selatan merupakan salah satu bukti nyata keberhasilan kebijakan Soeharto.
“Saya melihat anak-anak di Merauke hari ini, mereka dari berbagai suku ada yang Jawa-Merauke, Bugis-Merauke, Manado-Merauke. Semua hidup berdampingan, menari bersama, tersenyum bersama. Itu bagian dari jasa Pak Harto lewat program transmigrasi. Di sinilah potret nyata persatuan Indonesia,” ujar Bahlil dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan peserta.
Transmigrasi Sebuah Warisan yang Membentuk Indonesia Timur
Program transmigrasi sejatinya telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, pada masa Soeharto, kebijakan ini mengalami percepatan besar-besaran dengan dukungan infrastruktur, dana, dan koordinasi lintas kementerian. Tujuan utamanya adalah memeratakan penduduk dan pembangunan antarwilayah, terutama mengurangi kepadatan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali dengan memindahkan penduduk ke daerah-daerah baru seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Di Papua, terutama wilayah selatan, program ini dijalankan secara masif sejak akhir 1970-an hingga 1990-an. Ribuan keluarga transmigran dari Jawa, Bali, dan Sulawesi dikirim untuk membuka lahan pertanian baru. Meski menuai tantangan pada awalnya, dalam jangka panjang, banyak di antara mereka yang menetap dan berbaur dengan masyarakat lokal.
Menurut Bahlil, hasilnya kini bisa terlihat jelas. “Di Merauke ini, kita bisa menyaksikan keberagaman itu. Ada sekolah di mana murid-murid dari suku asli Papua dan anak-anak Jawa belajar bersama. Mereka semua menyebut Indonesia sebagai rumah besar. Itu adalah buah dari visi besar Pak Harto untuk menyatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Baca Juga: Profil Gusti Purbaya, Putra Mahkota yang Ikrar Jadi Pakubuwono XIV
Bahlil Usulkan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Tak hanya mengakui jasa Soeharto, Bahlil juga secara terbuka menyatakan dukungannya agar Presiden kedua RI itu dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, kontribusi Soeharto terhadap pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan persatuan nasional sudah sepatutnya dihargai secara resmi oleh negara.
“Partai Golkar dengan tegas mengusulkan agar Pak Harto mendapat gelar pahlawan nasional. Beliau berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, memperluas akses pendidikan, dan memperkuat infrastruktur di seluruh wilayah. Ini bukan soal politik masa lalu, tapi soal menghargai jasa nyata untuk bangsa,” tutur Bahlil.
Bahlil menambahkan, langkah pengusulan itu bukan sekadar upaya melanggengkan romantisme masa lalu, melainkan bagian dari penghormatan terhadap tokoh yang telah memberi arah pembangunan nasional. “Sejarah harus dilihat secara utuh. Setiap pemimpin punya kelebihan dan kekurangannya. Namun, untuk urusan membangun Indonesia yang bersatu dan sejahtera, jasa Pak Harto tidak bisa dihapus dari catatan bangsa ini,” tegasnya.
Soeharto dan Cita-Cita Pemerataan Pembangunan
Soeharto dikenal sebagai tokoh yang memiliki visi besar terhadap pemerataan pembangunan nasional. Dalam masa pemerintahannya selama 32 tahun, berbagai program diluncurkan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, termasuk Inpres Desa Tertinggal (IDT), program transmigrasi, dan pembangunan jalan antarprovinsi.
Program transmigrasi, khususnya, menjadi kebijakan yang sangat berpengaruh. Di bawah Kementerian Transmigrasi, jutaan jiwa dipindahkan ke kawasan baru. Pemerintah menyiapkan rumah, lahan pertanian, serta fasilitas sosial seperti sekolah dan puskesmas. Meski banyak tantangan seperti benturan budaya dan sengketa tanah, kebijakan itu tetap menjadi tonggak penting dalam pembentukan wajah demografi Indonesia saat ini.
Ekonom senior dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Rimawan Pradiptyo, mengatakan bahwa transmigrasi memiliki dampak besar terhadap pemerataan ekonomi. “Kita tidak bisa menutup mata bahwa tanpa transmigrasi, mungkin wilayah-wilayah timur Indonesia tidak akan secepat ini berkembang. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan layanan publik justru dibangun karena adanya program transmigrasi,” ujarnya dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (6/11).
Baca Juga: Takhta Keraton Surakarta di Antara Tedjowulan & Purbaya Putra Mahkota
Respons Publik dan Kritik
Meski banyak yang mendukung, pernyataan Bahlil ini juga menuai reaksi beragam. Beberapa kalangan menilai, apresiasi terhadap Soeharto memang layak, tetapi perlu disertai dengan refleksi kritis terhadap berbagai konsekuensi dari kebijakan tersebut.
Sejumlah lembaga hak asasi manusia dan sejarawan mencatat bahwa program transmigrasi di beberapa daerah, khususnya di Papua dan Kalimantan, sempat menimbulkan gesekan sosial dan perubahan pola kepemilikan tanah adat. Namun, bagi Bahlil, persoalan tersebut adalah bagian dari dinamika pembangunan yang perlu terus diperbaiki.
“Yang penting, semangatnya adalah membangun dan menyatukan. Evaluasi tentu boleh, tapi jangan sampai kita lupa bahwa niat awal program ini adalah pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Bahlil menanggapi hal itu.
Pesan untuk Generasi Muda
Dalam penutup pidatonya di Merauke, Bahlil juga berpesan kepada generasi muda Papua Selatan agar tidak melupakan sejarah dan jasa para pendiri bangsa. Ia meminta agar anak muda Indonesia belajar menghargai pemimpin-pemimpin terdahulu, sambil terus membawa perubahan positif bagi masa depan.
“Generasi muda sekarang harus sadar bahwa Indonesia ini dibangun oleh banyak tangan. Ada peran Bung Karno, ada jasa Pak Harto, ada kerja keras para petani, guru, dan masyarakat di pelosok negeri. Kalau hari ini kita bisa berdiri bersama sebagai bangsa yang utuh, itu karena perjuangan mereka,” ucapnya.
Pernyataan Bahlil Lahadalia tentang jasa besar Soeharto dalam program transmigrasi menambah warna baru dalam wacana sejarah pembangunan Indonesia. Di tengah perubahan politik dan sosial yang cepat, pandangan ini mengingatkan publik bahwa upaya menyatukan bangsa tidak pernah berhenti.
Warisan transmigrasi dengan segala pro dan kontranya menjadi cerminan perjalanan panjang Indonesia menuju keadilan sosial dan kesejahteraan merata. Dan di Merauke, tempat paling timur Indonesia, pesan persatuan itu kembali bergema: dari tanah yang dulu menjadi lokasi transmigrasi, kini menjadi simbol kebhinekaan yang hidup dan tumbuh.
