Jakarta,arahkata – Gubernur Jawa Tengah menyatakan dukungannya terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Menurutnya, audit ini merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kesehatan organisasi pemerintahan daerah.
Gubernur menegaskan bahwa pemeriksaan oleh BPK bukan sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan kesempatan untuk melakukan evaluasi kinerja. “Audit ini sangat penting agar kita tahu mana yang perlu diperbaiki. Ini untuk kesehatan organisasi pemerintahan kita,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bersikap kooperatif, terbuka, dan siap memberikan data maupun dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan efisiensi. Gubernur menyebut, dengan adanya audit rutin, potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.
Baca Juga : Pramono Bakal Buat Pergub Larangan Konsumsi Daging Anjing-Kucing
“Kalau semua proses kita jalankan dengan benar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru ini menjadi bukti bahwa kita serius dalam mengelola keuangan publik,” lanjutnya.
Selain sebagai instrumen pengawasan, audit juga dianggap sebagai upaya membangun budaya pemerintahan yang bersih dan profesional. Gubernur berharap seluruh perangkat daerah menjadikan pemeriksaan BPK sebagai momentum memperkuat sistem kerja.
“Bukan hanya sekadar formalitas, ini momentum perbaikan nyata,” tegasnya.
Respons Positif dari DPRD dan Publik
Langkah gubernur ini mendapat apresiasi dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah dan masyarakat sipil. Mereka menilai sikap terbuka pemerintah daerah menjadi sinyal baik dalam upaya memperkuat integritas tata kelola.
“Pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai bentuk pengawasan yang sehat. Ini menunjukkan pemerintah daerah tidak alergi transparansi,” ujar salah satu anggota DPRD.
Dengan dukungan penuh dari kepala daerah, proses audit BPK diharapkan berjalan lancar dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Transparansi, menurut gubernur, bukan beban—melainkan kekuatan organisasi yang sehat.
