arahkata – Jakarta, 16 September 2025. Ketua Umum Partai Golkar Menteri sekaligus Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pergantian kabinet alias reshuffle termasuk dalam aktivitas rutin pemerintahan dan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat menghadiri kegiatan di Pullman Central Park, Grogol, Jakarta Barat, Senin malam (15/9), menyampaikan spekulasi publik seputar perubahan susunan menteri dalam waktu dekat. Ia mengatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara pemerintahan Presiden Prabowo dan pendahulunya, Joko Widodo, dalam hal melakukan reshuffle kabinet.
Baca Juga: Prabowo Sampaikan Surat Pribadi untuk Menteri yang Diganti
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo mengetahui siapa pihak terbaik mendukung visinya dalam kabinet, termasuk kinerja, komitmen, integritas, kepemimpinan, keputusan politik pemerintahan. Golkar, katanya, akan menghormati dan mendukung setiap keputusan presiden dalam hal tersebut.
“Reshuffle kabinet atau pergantian menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.” Golkar menyerahkan sepenuhnya persoalan reshuffle kepada presiden, tanpa ikut meramaikan spekulasi publik.
Laporan media menyebutkan bahwa presiden telah melakukan reshuffle kedua Kabinet Merah Putih pada 8 September lalu. Beberapa posisi menteri dan wakil menteri mengalami perubahan, termasuk Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Koperasi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Pada pelantikan terbaru, nama seperti Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan, Mukhtarudin Menteri P2MI, Ferry Juliantono Menteri Koperasi resmi diumumkan kabinet.
Isu reshuffle jilid dua disebutkan termasuk rumor masuknya Airin Rachmi Diany ke kabinet, Bahlil kembali tegaskan keputusan resmi tetap presiden.
Pernyataan Bahlil mendapat perhatian publik di tengah dinamika politik yang semakin intens. Masyarakat dan pengamat politik menilai posisi presiden sebagai pemegang prerogatif penting menjaga stabilitas pemerintahan, meredam spekulasi, memicu ketidakpastian politik.
