arahkata – Kalangan buruh menyambut baik keputusan DPR RI yang akhirnya memangkas tunjangan tambahan bagi para anggotanya. Namun, pekerja serikat pekerja mengingatkan bahwa pemotongan tunjangan dewan hanya sebagian kecil dari tuntutan rakyat. Mereka menegaskan, masih sedikitnya tujuh pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan oleh parlemen maupun pemerintah.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan pemotongan tunjangan DPR adalah langkah positif karena menunjukkan adanya respon terhadap aspirasi masyarakat.
Menurut KSPI dan serikat pekerja buruh, setidaknya ada tujuh PR yang masih harus segera ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah, yaitu:
-
Pembebasan demonstran yang masih ditahan pasca aksi unjuk rasa Agustus.
-
Investigasi independen atas kasus kekerasan aparat terhadap massa, termasuk kematian Affan Kurniawan.
-
Penarikan TNI dari pengamanan sipil sesuai prinsip demokrasi.
-
Perlindungan upah dan hak pekerja , terutama menangani kenaikan harga kebutuhan pokok.
-
Penghapusan pasal-pasal bermasalah dalam UU Cipta Kerja yang merugikan pekerja.
-
Transparansi anggaran DPR , termasuk laporan penggunaan tunjangan dan fasilitas negara.
-
Dialog terbuka antara pemerintah, DPR, dan rakyat dalam membahas tuntutan 17+8 yang sudah dikeluarkan.
Buruh menilai langkah DPR memangkas tunjangan jangan berhenti sebatas simbol politik. Mereka menuntut adanya keadilan anggaran yang lebih luas, di mana prioritas negara seharusnya adalah rakyat kecil, bukan fasilitas pejabat.
Di media sosial, banyak netizen juga menyambut baik kabar pemangkasan izin DPR. Namun, seperti halnya buruh, mereka menilai langkah ini masih jauh dari cukup. Isu kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, hingga pengendalian harga pangan tetap menjadi sorotan utama yang dicermati realisasinya.
-
Tunjangan DPR dipotong setelah gelombang protes rakyat.
-
Buruh sambut baik , tapi mengingatkan ada 7 PR besar yang harus segera diselesaikan.
-
Tuntutan publik meliputi pembelanjaan demonstran, investigasi independen, perlindungan buruh, dan transparansi anggaran DPR.
Bagi kalangan pekerja, langkah DPR memang patut diapresiasi, tetapi belum cukup. Mereka menegaskan perjuangan rakyat masih panjang dan akan terus dikawal sampai semua tuntutan terpenuhi
