Jakarta,arahkata – Partai Golkar menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh untuk melaporkan pembuat meme Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke pihak kepolisian. Meme tersebut dinilai mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap salah satu tokoh yang kini juga menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Dalam keterangan sejumlah kader, kritik terhadap pejabat publik sah-sah saja, tetapi harus tetap memperhatikan etika. Namun, konten yang beredar dianggap bukan lagi kritik, melainkan serangan personal yang merusak reputasi.
Golkar menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tetap memiliki batas hukum. Bila sudah masuk ranah pelecehan dan fitnah, maka proses hukum adalah jalur yang tepat untuk memberi efek jera.
Pihak Golkar juga mengingatkan bahwa seorang pejabat negara membawa institusi di belakangnya. Karena itu, penghinaan terhadap personal pejabat dapat berdampak pada lembaga yang dipimpinnya. Pelaporan tersebut dipandang sebagai langkah untuk menjaga kehormatan jabatan, bukan sekadar persoalan pribadi.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat, terutama di media sosial, bahwa penyampaian kritik perlu dilakukan secara proporsional. Penggunaan meme sebagai medium satire memang jamak ditemui, namun ketika kontennya menyerang kehormatan seseorang, konsekuensi pidana tetap bisa berlaku.
Baca Juga : Survei Median Tingkat Kepuasan Setahun Prabowo-Gibran 68,9 Persen
