arahkata.com – Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian besar tertuju pada bagaimana Amerika Serikat mempengaruhi kebijakan pertahanan sekutunya. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, muncul dorongan untuk mendorong sekutu-sekutu seperti negara-negara Eropa dan Asia Timur agar lebih mandiri secara defensif. Langkah ini menimbulkan pertanyaan: apakah keputusan ini akan membawa penyesalan bagi AS di masa depan?
Penting untuk dicatat bahwa kebutuhan bagi Amerika Serikat untuk mulai mengurangi beberapa tanggung jawab globalnya bukanlah hal baru. Sejak lebih dari satu dekade lalu, para ilmuwan politik dan pengamat hubungan luar negeri AS telah memperingatkan bahwa sekutu-sekutu akan membutuhkan pendekatan lebih mandiri, terutama dalam hal anggaran pertahanan, seiring dengan meningkatnya tantangan dari negara-negara seperti Rusia dan Cina.
Donald Trump menjadi presiden pertama setelah Perang Dingin yang secara terbuka menolak banyak aspek dari dominasi unipolar AS. Ia mengkampanyekan gagasan bahwa banyak transaksi bilateral seharusnya berfokus pada kepentingan Amerika sendiri, serta menuduh mitra-mitranya telah memanfaatkan dukungan AS tanpa memberikan imbalan yang setimpal. Hal ini sejalan dengan retorika yang muncul pada masa pemerintahannya.
Dalam konteks ini, Elbridge Colby, Wakil Menteri Pertahanan AS, memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai apa yang dimaksud dengan sekutu model. Ia menunjukkan negara-negara seperti Korea Selatan dan Israel, yang telah berupaya meningkatkan kapasitas pertahanan mereka tanpa berharap AS akan terlibat secara langsung dalam konflik yang mereka hadapi. Korea Selatan, misalnya, telah meningkatkan pengeluaran pertahanannya untuk sejalan dengan tujuan AS, sementara Israel tetap berperan aktif dalam merencanakan strategi pertahanan mereka sendiri.
Sementara itu, pengaruh Israel dalam kebijakan luar negeri AS, khususnya di bawah Trump, juga tidak bisa diabaikan. Banyak pejabat, termasuk Sekretaris Negara Marco Rubio, telah mengakui bahwa pemerintah Israel berhasil meyakinkan Trump bahwa serangan terhadap Iran akan membawa dampak signifikan, bukan hanya terhadap Teheran, tetapi juga mengubah kepemimpinan di negara tersebut menjadi lebih kooperatif.
Pergeseran dalam kebijakan ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi sekutu-sekutu Amerika tetapi juga bagi negara-negara lain yang mungkin merasa terpengaruh oleh dinamika ini, termasuk Indonesia. Dalam konteks Asia Tenggara, misalnya, negara-negara di kawasan tersebut mungkin merasa perlu untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka sebagai respons terhadap kebangkitan China dan ketegangan di Laut China Selatan. Ketika AS terus mendorong sekutunya untuk mandiri, AKANKAH negara-negara ini dapat melakukannya tanpa mengandalkan bantuan militer dari Washington?
Selain itu, munculnya ketegangan antara sekutu-sekutu AS dan musuh-musuh seperti Rusia dan China dapat memaksa negara-negara ini untuk lebih memperhitungkan keputusan mereka dalam berinvestasi pada kemampuan militer. Hal ini bisa menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi keamanan global dan stabilitas kawasan.
Dengan semakin banyaknya sekutu yang berusaha untuk mandiri dalam pertahanan, AS mungkin menghadapi tantangan baru dalam menjaga pengaruhnya di panggung dunia. Jika dorongan ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin bahwa AS akan menyesali langkahnya yang telah mempercepat proses otonomi pertahanan ini. Bagi Indonesia, ini menjadi momen penting untuk memperkuat kapasitas pertahanan sendiri sekaligus menjaga hubungan yang seimbang dengan kekuatan besar seperti AS dan China.
