Jakarta,arahkata – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik Komite Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada pekan depan di Istana Negara. Pembentukan komite ini menjadi langkah awal pemerintahan Prabowo untuk memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas institusi kepolisian di era baru reformasi hukum nasional.
Menurut sumber di lingkungan Istana, komite ini akan beranggotakan tokoh senior kepolisian, pakar hukum, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Komite akan memiliki mandat besar untuk meninjau sistem pendidikan, struktur organisasi, mekanisme promosi, serta etika penegakan hukum di tubuh Polri.
“Presiden ingin agar Polri benar-benar menjadi institusi yang profesional, melayani, dan dipercaya rakyat. Reformasi ini bukan soal pencitraan, tapi perubahan sistemik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Komite Reformasi Polri ini nantinya akan dipimpin oleh tokoh independen yang memiliki integritas tinggi, sementara posisi wakil ketua akan diisi oleh perwakilan dari akademisi dan lembaga pengawas eksternal.
Fungsi utama komite meliputi:
-
Melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola Polri, termasuk penggunaan anggaran dan sistem rekrutmen.
-
Menyusun rekomendasi reformasi kelembagaan, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.
-
Mendorong perbaikan sistem pendidikan kepolisian, agar lebih berorientasi pada hak asasi manusia dan pelayanan publik.
“Komite akan bekerja langsung di bawah presiden, dan hasilnya akan jadi dasar kebijakan restrukturisasi Polri,” ungkap Hadi.
Baca Juga : Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Tak Hadiri HUT Ke-80 TNI di Monas
Langkah Presiden Prabowo ini disambut positif oleh sejumlah pengamat hukum dan tokoh masyarakat. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Prof. Juanda Santoso, menilai inisiatif ini sebagai “langkah berani yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap supremasi hukum dan perbaikan institusi penegak hukum.”
“Reformasi Polri sudah lama jadi kebutuhan mendesak. Banyak persoalan di level operasional dan etik yang harus diperbaiki secara menyeluruh,” ujarnya.
Namun, Juanda juga menekankan pentingnya komitmen keberlanjutan. “Jangan hanya berhenti di pembentukan komite. Harus ada tindak lanjut nyata, termasuk evaluasi terhadap pimpinan dan sistem promosi jabatan,” tambahnya.
Dukungan dari Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungannya terhadap langkah ini. Ia menegaskan bahwa reformasi Polri merupakan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
“Kami siap berkolaborasi penuh. Tujuan akhirnya adalah membangun Polri yang semakin kuat, transparan, dan dicintai masyarakat,” kata Listyo dalam keterangannya di Mabes Polri.
Momentum Penting Reformasi Hukum
Pelantikan Komite Reformasi Polri akan menjadi bagian dari rangkaian program 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menekankan tiga pilar utama: reformasi hukum, penguatan institusi publik, dan peningkatan kesejahteraan aparat negara.
Istana memastikan, usai pelantikan, komite akan langsung mulai bekerja dengan target laporan awal reformasi dalam enam bulan ke depan.
