arahkata.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau Whoosh yang sempat menuai sorotan publik terkait beban utang dan keberlanjutan finansialnya. Dalam penjelasannya, Purbaya menegaskan bahwa proyek strategis nasional tersebut memang memiliki misi sosial dan pembangunan wilayah, namun seluruh kewajiban keuangan, termasuk pelunasan utang, tetap menjadi tanggung jawab pihak pengelola proyek, bukan pemerintah melalui APBN.
Purbaya menyoroti bahwa proyek Whoosh dikerjakan melalui skema bisnis antarperusahaan (business to business atau B2B), sehingga pembiayaan, risiko, dan kewajiban pembayaran tidak boleh dialihkan ke negara. “Pemerintah tidak akan menanggung beban utang kereta cepat. Tanggung jawab penuh ada pada konsorsium dan Danantara sebagai entitas yang mengelola keuangan proyek tersebut,” tegasnya saat ditemui di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/10).
Menurut Purbaya, pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang menyebut proyek Whoosh memiliki “nilai sosial tinggi” dan bukan sekadar mengejar laba memang memiliki dasar yang kuat. Namun, kata dia, prinsip bisnis tetap harus ditegakkan agar proyek tidak menimbulkan risiko fiskal di kemudian hari.
“Benar bahwa kereta cepat ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial, tapi juga social return on investment. Tapi pada saat yang sama, proyek ini tidak boleh menjadi beban bagi fiskal negara. Kami akan memastikan Danantara dan konsorsium menyelesaikan kewajiban mereka sesuai perjanjian,” ujar Purbaya menambahkan.
Konteks Pernyataan Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo sebelumnya dalam acara peresmian fasilitas tambahan proyek Whoosh di Stasiun Padalarang menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat tidak bisa hanya dilihat dari sisi untung-rugi. Menurutnya, proyek ini membawa dampak ekonomi sosial yang besar bagi masyarakat, terutama dalam menekan kerugian akibat kemacetan di wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya.
“Kalau kita bicara untung dan rugi, proyek seperti ini tidak akan pernah jalan. Tapi coba lihat, berapa triliun rupiah kerugian ekonomi yang kita alami setiap tahun akibat macet di Jakarta dan Bandung? Kereta cepat ini menghemat waktu, energi, dan meningkatkan produktivitas,” kata Jokowi kala itu.
Presiden juga menekankan bahwa proyek Whoosh adalah bagian dari transformasi sistem transportasi nasional yang akan diintegrasikan dengan moda transportasi massal lain seperti LRT dan MRT untuk mendukung konektivitas antarkota.
Namun, pernyataan tersebut kemudian memunculkan kembali perdebatan soal pembiayaan proyek. Banyak pihak menyoroti besarnya utang dan potensi keterlibatan dana publik jika terjadi gagal bayar. Di sinilah kemudian Purbaya memberikan klarifikasi bahwa pemerintah tidak akan menutup kekurangan pendanaan proyek tersebut menggunakan uang negara.
Baca Juga: Purbaya Masih Pikir-pikir Turunkan PPN dari 11 Persen, Kenapa?
Purbaya: Danantara Harus Segera Selesaikan Utang
Lebih lanjut, Purbaya meminta PT Danantara, perusahaan investasi pelat merah yang kini menjadi pemegang saham utama proyek Whoosh, untuk segera menyelesaikan kewajiban finansial kepada kreditur luar negeri. Ia menyebut langkah penyelesaian utang menjadi prioritas utama agar kepercayaan investor tetap terjaga.
“Danantara harus segera merapikan struktur keuangannya. Pemerintah tidak akan ikut menanggung kewajiban mereka. Kalau perlu, lakukan restrukturisasi utang atau refinancing selama sesuai aturan dan tidak menimbulkan risiko baru bagi fiskal,” tegasnya.
Menurut Purbaya, prinsip utama yang kini dijaga pemerintah adalah menjaga disiplin fiskal. “Kita sudah tegas sejak awal, proyek strategis boleh jalan, tapi jangan sampai menimbulkan contingent liabilities bagi negara,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi keuntungan dari pengelolaan aset sekitar jalur dan stasiun kereta cepat bisa menjadi sumber pendapatan penting untuk membayar kewajiban proyek. “Salah satu kuncinya adalah pengembangan kawasan transit oriented development (TOD). Kalau itu bisa dimanfaatkan maksimal, beban utang bisa lebih cepat teratasi,” ucapnya.
Latar Belakang Proyek dan Masalah Pembiayaan
Proyek kereta cepat Jakarta Bandung merupakan proyek kerja sama antara konsorsium Indonesia China melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Total biaya proyek dilaporkan mencapai sekitar Rp113 triliun, dengan sebagian besar pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Meski sudah beroperasi sejak Oktober 2023, proyek ini masih menghadapi tantangan finansial, termasuk biaya bunga pinjaman dan fluktuasi nilai tukar. Pemerintah sempat membantu melalui skema penyertaan modal negara (PMN) pada tahap awal, namun kini Kementerian Keuangan menegaskan tidak akan lagi menambah dukungan APBN untuk menutup utang tambahan.
Sebelumnya, isu pembengkakan biaya atau cost overrun juga sempat menjadi perhatian. Biaya proyek yang awalnya diperkirakan Rp86 triliun melonjak hingga lebih dari Rp113 triliun akibat perubahan desain dan peningkatan harga bahan baku. Kondisi inilah yang membuat pengawasan terhadap keuangan proyek semakin diperketat.
Baca Juga: Toyota Mau Bangun Pabrik Etanol di RI
Tantangan dan Implikasi ke Depan
Menurut pengamat ekonomi infrastruktur dari Universitas Indonesia, Bhima Yudhistira, sikap tegas Purbaya merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal negara. “Kalau pemerintah terus-menerus menanggung utang proyek seperti ini, APBN bisa tertekan. Maka prinsip B2B harus benar-benar ditegakkan,” kata Bhima.
Namun, ia juga menilai pemerintah perlu memastikan pengelolaan aset Whoosh menjadi lebih produktif. “Stasiun, lahan sekitar, hingga potensi logistik cepat bisa dioptimalkan. Jangan hanya mengandalkan tiket penumpang,” tambahnya.
Sementara itu, ekonom senior Aviliani menekankan pentingnya transparansi keuangan Danantara dan KCIC. “Publik perlu tahu berapa utang yang tersisa, bagaimana jadwal pembayaran, dan sejauh mana pemerintah terlibat. Keterbukaan itu penting untuk menjaga kredibilitas fiskal,” ujarnya.
Menuju Kemandirian Finansial Proyek
Pemerintah kini mendorong agar proyek Whoosh bisa sepenuhnya mandiri secara finansial dalam tiga tahun ke depan. Artinya, seluruh operasional, pemeliharaan, serta kewajiban bunga pinjaman ditanggung oleh entitas bisnis yang terlibat tanpa dukungan fiskal tambahan.
“Ini soal tata kelola. Kalau proyek infrastruktur besar seperti Whoosh bisa mandiri dan transparan, itu akan jadi preseden baik untuk proyek-proyek lain,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mendukung pengembangan konektivitas nasional, namun dengan prinsip kehati-hatian fiskal.
Purbaya juga menyebut Kementerian Keuangan terus memantau laporan keuangan Danantara secara berkala. “Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan,” katanya menutup konferensi pers.
Respons tegas Purbaya Yudhi Sadewa terhadap pernyataan Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah mendukung visi sosial proyek kereta cepat, namun tetap menolak penggunaan dana publik untuk menutup kewajiban utang. Dengan menekankan tanggung jawab Danantara sebagai pengelola utama, pemerintah ingin menjaga disiplin fiskal serta mendorong transparansi dan efisiensi proyek infrastruktur besar di masa depan.
Sikap ini menunjukkan arah kebijakan baru pemerintah: proyek besar boleh bersifat sosial, tetapi harus dikelola secara profesional dan mandiri, tanpa membebani keuangan negara.
