Jakarta,arahkata – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali memantik diskusi publik. Sejumlah pihak menolak keputusan tersebut karena menilai masih ada kontroversi terkait praktik pemerintahan Orde Baru. Menanggapi dinamika tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia turut memberikan komentar yang mencuri perhatian.
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan mengenai gelar Pahlawan Nasional adalah kewenangan pemerintah melalui proses kajian panjang. Ia berharap masyarakat yang menolak penetapan tersebut dapat menerima perbedaan pendapat dengan hati lapang.
Menurutnya, sejarah bangsa selalu diwarnai perdebatan, namun perbedaan pandangan tidak boleh menghalangi persatuan. “Mudah-mudahan teman-teman yang belum setuju bisa ikhlas,” ucap Bahlil dalam sebuah kesempatan.
Ia menekankan bahwa mengakui jasa seseorang tidak harus meniadakan kritik terhadap sisi-sisi lain dalam perjalanan sejarahnya. Yang terpenting, kata Bahlil, masyarakat bisa memandang keputusan ini dengan objektif dan tidak terjebak pada konflik berkepanjangan.
Penganugerahan kepada Soeharto memang memunculkan reaksi beragam. Sebagian menilai beliau layak dihormati karena berhasil membangun fondasi ekonomi, stabilitas nasional, hingga keberhasilan program pangan pada masanya.
Namun kelompok penolak tetap menyoroti isu pelanggaran HAM, pembungkaman politik, dan otoritarianisme yang terjadi dalam 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Bagi mereka, gelar tersebut dirasa belum tepat karena sejarah panjang Orde Baru masih menyisakan luka.
Perdebatan ini pun membuat pemerintah diminta lebih transparan dalam menjelaskan dasar pemberian gelar tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Perlunya Kedewasaan dalam Menyikapi Perbedaan
Bahlil mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas keberagaman pemikiran. Ia menilai respons yang berlebihan hanya akan menambah jarak antar-kelompok masyarakat.
Menurutnya, sikap ikhlas dan dewasa dalam menerima keputusan negara, meski tidak sejalan dengan pandangan pribadi, adalah bentuk kedewasaan berdemokrasi. Ia mengajak semua pihak untuk melihat keputusan tersebut dalam kerangka besar kepentingan bangsa.
Baca Juga : Anggota Komisi III Sebut Putusan MK soal Polri Tak Serta Merta Berlaku
Polemik mengenai gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Namun ajakan Bahlil agar pihak yang menolak bisa lebih ikhlas menjadi pengingat bahwa perdebatan sejarah tidak harus mengorbankan persatuan.
Sejarah akan terus menjadi bahan diskusi, tetapi penghormatan, toleransi, dan kedewasaan politik tetap harus dijaga demi masa depan bangsa.
