Jakarta,arahkata – Nama BO, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali menjadi sorotan publik usai dijuluki “bak genderuwo” oleh sejumlah pihak karena dianggap sering muncul tiba-tiba dalam kasus besar namun tak menuntaskan secara tuntas. Julukan tersebut muncul dari kalangan aktivis antikorupsi dan pengamat hukum yang menyoroti gaya kepemimpinan BO yang dinilai misterius, keras, tapi minim hasil konkret.
Polemik ini semakin menarik perhatian setelah beberapa kasus besar yang menyeret nama BO atau terjadi di bawah kepemimpinannya menuai kontroversi dan kritik publik. Berikut deretan kasus yang kerap dikaitkan dengannya:
1. Kasus Suap Penetapan Hakim Agung
Salah satu kasus paling mencolok di era kepemimpinan BO adalah dugaan suap penetapan hakim agung, yang menyeret pejabat tinggi Mahkamah Agung dan beberapa pengacara.
Kasus ini sempat digadang-gadang sebagai bentuk keseriusan KPK memberantas mafia peradilan, namun belakangan publik menilai penanganannya lamban dan tidak transparan.
Beberapa pihak menuding adanya “tekanan politik” yang membuat proses hukum berjalan di tempat. BO disebut terlalu berhati-hati, hingga muncul tudingan “tajam ke bawah, tumpul ke atas”.
2. Kasus Korupsi di Lembaga Keuangan Negara
Nama BO juga dikaitkan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di lembaga keuangan negara, yang disebut melibatkan jaringan pejabat tinggi dan pihak swasta besar.
Meski KPK sempat mengamankan sejumlah bukti penting, hingga kini belum ada perkembangan signifikan.
“Banyak yang bilang KPK sekarang seperti macan tanpa taring. Ketua KPK sering muncul di depan publik dengan pernyataan keras, tapi hasilnya nihil,” ujar salah satu pengamat politik dari UIN Jakarta.
3. Kontroversi Penonaktifan Penyidik Senior
Di bawah kepemimpinan BO, KPK sempat diguncang isu internal, termasuk penonaktifan beberapa penyidik senior yang dikenal berintegritas.
Langkah itu menuai kecaman karena dianggap sebagai bentuk “pembersihan internal” yang justru melemahkan KPK dari dalam.
Publik menilai kebijakan tersebut membuat banyak kasus besar kehilangan arah, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah itu.
4. Kasus Gratifikasi Proyek Infrastruktur
Kasus gratifikasi yang menyeret pejabat daerah dalam proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah juga muncul di masa BO menjabat.
Meski telah dilakukan serangkaian penggeledahan dan pemeriksaan, hingga kini belum ada tersangka utama yang diumumkan.
Publik menuding KPK terlalu selektif dalam menangani kasus, terutama jika berkaitan dengan tokoh-tokoh politik tertentu.
5. Isu “Operasi Senyap” yang Gagal
Salah satu kasus yang menambah sorotan adalah gagalnya operasi tangkap tangan (OTT) yang disebut bocor menjelang eksekusi.
Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa kebocoran informasi tersebut diduga karena kurangnya koordinasi antara pimpinan dan penyidik.
BO dikritik karena lebih sibuk tampil di media dibanding memperkuat sistem kerja internal.
Julukan “genderuwo” mencuat karena BO dianggap kerap muncul tiba-tiba dalam konferensi pers dengan retorika tegas, tapi kemudian menghilang tanpa hasil nyata.
Banyak kalangan berharap KPK bisa kembali ke masa kejayaannya yang dikenal berani dan transparan, bukan hanya tampil garang di depan publik.
Baca Juga : 3 Pembunuh-Pemerkosa Siswi SMA di Jombang Dituntut Penjara Seumur Hidup
“Publik tak butuh kata-kata keras, tapi hasil konkret. KPK perlu dikembalikan pada marwahnya sebagai lembaga independen,” ujar aktivis antikorupsi dari ICW.
Meski banyak dikritik, BO tetap menegaskan bahwa KPK di bawah pimpinannya bekerja berdasarkan data dan hukum, bukan tekanan opini publik.
Namun, jika kepercayaan masyarakat terus merosot, KPK terancam kehilangan peran strategisnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
