arahkata – Jakarta, 28 September 2025. Gelombang kritik semakin deras menghantam Badan Gizi Nasional (BGN) pasca maraknya kasus keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang paling menyorot adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menegaskan bahwa simpati publik tidak cukup hanya ditunjukkan dengan tangis. Evaluasi menyeluruh dan langkah konkret dianggap jauh lebih penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Tangis Waka BGN dan Respon DPR
Wakil Kepala BGN sebelumnya tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia mengaku terpukul dengan banyaknya korban, terutama anak sekolah, yang jatuh sakit usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Namun, respons ini justru mendapat kritik tajam dari DPR.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa empati saja tidak cukup. “Bukan tangis yang dibutuhkan rakyat, tapi langkah nyata. Program MBG ini sudah menyangkut nyawa dan kesehatan anak bangsa. Kalau ada kesalahan sistem, segera lakukan evaluasi total,” ujarnya.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga menyuarakan hal serupa. Menurutnya, tangisan bisa menunjukkan rasa prihatin, tetapi yang dibutuhkan saat ini adalah solusi agar tragedi serupa tidak berulang. “Jangan hanya reaktif, pemerintah harus mencari akar masalah, memperbaiki sistem, dan memastikan standar keamanan pangan dijalankan dengan tegas,” tegas Puan.
Baca Juga: Prabowo Segera Panggil Kepala BGN Terkait MBG: Ini Masalah Besar!
Sorotan Komisi IX: Masalah Dapur dan Sertifikasi
Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan memberikan sorotan lebih detail. Banyak dapur penyedia makanan MBG disebut belum memiliki Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS). Bahkan, sejumlah dapur terindikasi belum mengikuti SOP yang seharusnya dipersiapkan sebelum program dijalankan.
Anggota Komisi IX, Yahya Zaini, menyebut bahwa masalah utama bukan hanya distribusi, melainkan sejak awal persiapan program. “Jangan hanya mengejar kuantitas. Kalau dapurnya belum siap, tidak higienis, lalu dipaksakan, maka risiko keracunan akan selalu menghantui,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar pengelolaan MBG sebaiknya diserahkan ke sekolah-sekolah. Menurut Yahya, sekolah lebih mengenal kebutuhan, selera, dan kondisi anak didiknya. Selain itu, pengawasan juga bisa lebih mudah dilakukan oleh guru maupun orang tua.
Desakan Evaluasi dan Audit Menyeluruh
DPR mendesak BGN untuk segera melakukan audit terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah. DPR juga meminta BGN bekerja sama dengan BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan daerah untuk memperketat pengawasan.
“Jangan tunggu korban berikutnya. Kita bicara soal kesehatan anak-anak. Evaluasi harus komprehensif dan sistematis,” kata Dasco.
Selain itu, DPR mendorong aparat penegak hukum untuk ikut turun tangan. Jika ada unsur kelalaian, pelanggaran standar, atau bahkan indikasi korupsi dalam pengadaan bahan pangan MBG, maka KPK maupun kepolisian harus melakukan penyelidikan.
Menakar Kembali Efektivitas MBG
Meski menuai kritik, sebagian anggota DPR menegaskan bahwa program MBG tetap memiliki tujuan mulia, yakni mengurangi angka stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, tujuan baik ini akan sia-sia jika pelaksanaannya asal-asalan.
Puan Maharani menekankan bahwa DPR tidak menginginkan MBG dihentikan. “Yang kita minta adalah perbaikan. Jika eksekusi program ini tidak hati-hati, justru kontraproduktif dan bisa memperburuk citra pemerintah di mata rakyat,” katanya.
Beberapa pengamat juga menyarankan agar pemerintah melibatkan lebih banyak ahli gizi, pakar pangan, dan lembaga independen untuk merancang menu dan memantau proses. Transparansi dalam laporan anggaran serta audit publik secara berkala juga dinilai penting agar masyarakat dapat mengawasi.
Baca Juga: Ribuan Siswa Keracunan MBG, Mendagri Minta Pemda ‘Pasang Badan’ Hadapi Insiden
Tugas Berat BGN
Kini, sorotan publik semakin besar terhadap BGN. Lembaga yang baru berdiri ini menghadapi ujian berat: apakah mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai pengelola program gizi nasional, atau justru kehilangan kepercayaan akibat lemahnya pengawasan.
Wakil Kepala BGN yang sebelumnya menangis kini ditunggu pembuktiannya di lapangan. Tangisan bisa menyentuh hati, namun yang akan meyakinkan publik adalah langkah nyata seperti perbaikan SOP, pemberhentian dapur yang tidak layak, pelatihan tenaga dapur, transparansi anggaran, serta evaluasi menyeluruh di setiap daerah.
Harapan ke Depan
DPR berharap kasus keracunan massal akibat MBG menjadi titik balik untuk memperkuat standar dan tata kelola. Evaluasi yang mendalam diyakini dapat memperbaiki kelemahan sistem dan menjadikan MBG lebih aman, sehat, dan tepat sasaran.
“Tugas BGN sekarang adalah membuktikan bahwa program ini bisa dijalankan dengan profesional. Jangan sampai rakyat menilai MBG hanya proyek pencitraan yang membahayakan,” tegas Yahya Zaini.
Dengan demikian, ke depan diharapkan program MBG tidak lagi menghadirkan kabar duka, melainkan benar-benar menjadi wujud komitmen negara dalam menyehatkan generasi muda bangsa.
