Jakarta,arahkata – Insiden keracunan massal akibat konsumsi makanan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi sorotan nasional. Ribuan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, dan diare usai mengonsumsi menu MBG. Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk bertanggung jawab penuh dan tidak lepas tangan.
Mendagri menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dijalankan bersama Pemda. Karena itu, ketika terjadi insiden seperti keracunan massal, pemerintah daerah harus turun langsung menangani.
“Pemda jangan lepas tangan. Mereka harus pasang badan, memastikan korban mendapat penanganan cepat, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyedia makanan,” ujar Mendagri dalam keterangannya, Jumat (26/9/2025).
Mendagri juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam proses pengadaan dan distribusi makanan MBG di beberapa daerah. Ia meminta Pemda memperketat standar higienis serta melakukan evaluasi terhadap vendor penyedia makanan.
“Kalau ada vendor yang terbukti lalai, segera putus kontraknya. Jangan kompromi dengan keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Berdasarkan laporan terakhir, ribuan siswa dari berbagai wilayah sudah dirawat di rumah sakit dan puskesmas. Meski sebagian besar korban sudah mulai pulih, beberapa masih menjalani perawatan intensif.
Baca Juga : Kasus Keracunan MBG, Waka BGN Tak Kuasa Menahan Tangis
Sejumlah orang tua siswa mengaku khawatir dengan kualitas makanan MBG yang disalurkan di sekolah-sekolah. Mereka mendesak agar pemerintah lebih serius dalam menjamin keamanan konsumsi anak-anak.
Mendagri memastikan pemerintah pusat tidak akan menghentikan program MBG, namun akan memperkuat mekanisme pengawasan dan koordinasi. Ia menyebut, tujuan program mulia ini tidak boleh tercoreng oleh kelalaian pihak-pihak tertentu.
“Program MBG tetap jalan, tapi harus dengan standar lebih ketat. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi,” pungkasnya.
