arahkata – Jakarta, 9 Oktober 2025. Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan bahwa visa tidak akan diterbitkan untuk atlet-atlet senam dari Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada periode 19–25 Oktober mendatang. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers siang ini.
Menurut Yusril, keputusan tersebut merupakan bagian dari konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebelum negara tersebut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. “Pemerintah tegas dan konsisten dalam sikap terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel yang dilaporkan akan hadir dalam kejuaraan ini,” ujar Yusril.
Yusril menambahkan bahwa keputusan tidak menerbitkan visa untuk atlet Israel telah dikoordinasikan antara kementerian dan lembaga terkait yakni Kemenkumham, Imigrasi, dan instansi hukum terkait untuk memastikan tidak ada inkonsistensi dalam pelaksanaannya.
Baca Juga: Ammar Zoni Kembali Tersandung Kasus Narkoba, Terancam Hukuman Mati
Dorongan dari Pemerintah Daerah dan Pemimpin Lokal
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan pusat. Ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, ia tidak akan mengizinkan atlet Israel memasuki wilayah Jakarta. “Terkait atlet dari Israel, sebagai Gubernur Jakarta, dalam kondisi sekarang saya tidak akan mengizinkan kehadiran mereka,” katanya.
Pramono menilai bahwa penerbitan visa bagi atlet tersebut berpotensi memicu reaksi publik dan “kemarahan masyarakat” mengingat sensitivitas konflik Palestina-Israel yang terus berlanjut. Dia juga merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum PBB sebagai pernyataan diplomatik yang jelas dari Indonesia terhadap isu Israel–Palestina.
Beberapa organisasi Islam juga turut menyuarakan penolakan terhadap kehadiran atlet Israel. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan agar pemerintah tidak mengizinkan atlet senam Israel berdatangan, karena menurut mereka hal itu bertentangan dengan semangat keadilan dan amanat konstitusi dalam konteks solidaritas terhadap Palestina.
Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar, juga muncul dengan sikap menolak kehadiran atlet Israel dalam kejuaraan tersebut.
Reaksi dari Parlemen dan Legislator
Di tingkat legislatif, beberapa anggota DPR menyatakan dukungan terhadap kebijakan penolakan visa tersebut. Salah satu di antaranya adalah Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, yang mengimbau pemerintah agar mengambil posisi tegas dalam perkara ini. Menurutnya, mengizinkan atlet dari Israel masuk ke Indonesia dalam kondisi konflik yang sedang berlangsung akan memicu kontroversi dan menyalahi prinsip politik luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif.”
Sukamta juga mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia terutama dalam Pembukaan UUD 1945 mengusung semangat bahwa “kolonialisme di dunia harus dihapuskan” sebagai bagian dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, menurutnya, mengizinkan atlet Israel berpartisipasi dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap aktivitas negara yang saat ini dituding melakukan aksi militer di Gaza.
Baca Juga: Tersangka TPPO Libatkan WN Lebanon, Iming-imingi Korban Gaji Rp 30 Juta
Aspek Teknis dan Tantangan Pelaksanaan
Meski sudah ada pernyataan tegas dari pemerintah pusat dan daerah, beberapa aspek teknis tetap menjadi tantangan. Salah satunya adalah bahwa Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa penerbitan visa atas atlet asing biasanya berada di bawah kewenangannya. Namun, seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri menyebut bahwa urusan penerbitan visa untuk atlet Israel tidak sepenuhnya berada di bawah otoritas Kementerian Luar Negeri — menunjukkan bahwa keputusan penolakan bisa jatuh ke ranah koordinasi lintas lembaga terkait (Imigrasi, Kemenkumham, Kemenko, dan lain-lain).
Dengan demikian, meskipun kebijakan ini telah diumumkan, realisasinya di lapangan masih harus melewati prosedur administratif dan teknis yang melibatkan berbagai instansi. Apakah petugas imigrasi akan menolak permohonan visa atlet Israel secara otomatis? Ataukah akan ada pertimbangan administratif lainnya? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum benar-benar terjawab secara publik.
Implikasi dan Isu Kritis
Keputusan ini membawa beberapa implikasi penting di ranah olahraga internasional, diplomasi, dan reputasi Indonesia:
-
Konflik antara olahraga dan politik
Dalam teori olahraga internasional, prinsip netralitas kerap dijunjung tinggi: atlet dari mana pun harus bisa berkompetisi tanpa diskriminasi politik. Namun Indonesia justru menegaskan bahwa dalam kasus konflik Palestina–Israel, pertimbangan politik harus dikedepankan. -
Potensi sanksi dari federasi olahraga internasional
Jika atlet yang secara sah memiliki hak untuk bertanding tidak diizinkan, kemungkinan ada reaksi atau sanksi dari federasi senam dunia atau badan olahraga internasional atas dasar pelanggaran prinsip kesetaraan. -
Respons diplomatik dari Israel atau sekutu
Penolakan semacam ini bisa memicu respons diplomatik dari pemerintah Israel atau negara-negara yang mendukung Israel, baik melalui pernyataan resmi maupun tindakan diplomatik. -
Solidaritas domestik terhadap Palestina
Keputusan ini juga akan diperhitungkan sebagai bentuk solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina, dan sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat yang selama ini memang biasanya sangat sensitif terhadap isu Palestina–Israel. -
Preseden masa depan
Langkah ini bisa menjadi preseden bagi kasus-kasus olahraga internasional lainnya yang melibatkan negara-negara dalam konflik geopolitik. Sejauh mana Indonesia akan konsisten jika kasus semacam ini muncul lagi?
Dengan pengumuman resmi hari ini, Indonesia menyatakan sikap diplomatik dan kebijakan luar negeri yang sangat jelas tidak mengizinkan atlet Israel masuk ke Indonesia untuk kejuaraan senam dunia. Keputusan ini dipicu oleh solidaritas terhadap Palestina serta keinginan untuk menjaga konsistensi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, tantangan administratif dan reaksi dari komunitas olahraga internasional akan menjadi ujian nyata dari komitmen tersebut.
