arahkata.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan investasi besar senilai Rp371 triliun untuk mendukung program hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan nasional. Program ini diklaim dapat menciptakan hingga 8 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan Amran usai menghadiri rapat koordinasi nasional hilirisasi pertanian bersama Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, serta sejumlah pelaku usaha strategis di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Menurut Amran, hilirisasi bukan hanya soal memperkuat sektor produksi, tetapi juga memastikan nilai tambah dari setiap komoditas pertanian bisa dinikmati langsung oleh masyarakat dan petani.
“Kalau kita mau membangun pertanian yang kuat, tidak bisa hanya menanam dan panen. Kita harus membangun industrinya, menciptakan nilai tambah dari hasil bumi sendiri. Itulah kenapa hilirisasi menjadi kunci,” ujar Amran dalam konferensi pers di Gedung Kementan.
Mendorong Transformasi Pertanian Nasional
Amran menjelaskan bahwa hilirisasi pertanian akan meliputi komoditas utama seperti kelapa sawit, kakao, kelapa, tebu, ayam pedaging, telur, hingga produk hortikultura unggulan. Program ini akan diarahkan untuk memperkuat industri pengolahan, menciptakan rantai pasok modern, serta memperluas pasar ekspor berbasis produk olahan pertanian.
Menurut data Kementan, dari total Rp371 triliun investasi yang disiapkan, sebanyak Rp189,4 triliun berasal dari kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian, Rp92,9 triliun dari investasi swasta, dan Rp89 triliun dari BUMN yang akan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian di berbagai daerah.
“Target kami jelas. Hilirisasi harus menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Ini bukan sekadar proyek besar, tapi gerakan nasional untuk mengangkat petani menjadi pelaku industri,” tegas Amran.
Ia menambahkan, program ini juga akan mendukung visi Presiden Joko Widodo dalam transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya mentah menuju ekonomi bernilai tambah.
Baca Juga: Tiket Kereta Api Untuk Desember Belum Bisa Dipesan, Ini Penjelasan KAI
Ciptakan 8 Juta Lapangan Kerja
Kementerian Pertanian menargetkan bahwa investasi ini akan membuka 8 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia. Pekerjaan yang tercipta tidak hanya di sektor pertanian, tetapi juga di bidang pengolahan, logistik, pemasaran, dan teknologi digital pertanian.
“Kita ingin anak muda desa kembali melihat pertanian sebagai masa depan, bukan masa lalu. Hilirisasi menciptakan ruang bagi mereka untuk bekerja sebagai pelaku industri, bukan hanya buruh tani,” tutur Amran.
Menurutnya, sekitar 3 juta tenaga kerja akan terserap dalam tiga tahun pertama, sementara sisanya diharapkan bertambah seiring dengan beroperasinya kawasan-kawasan industri pertanian baru di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kawasan hilirisasi pertanian terpadu, termasuk di Sumatera Barat (kakao), Sulawesi Selatan (kelapa dan ayam pedaging), Jawa Tengah (tebu dan beras premium), dan Papua Barat (kelapa sawit berkelanjutan).
Mendorong Partisipasi Swasta dan Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Amran menekankan pentingnya peran sektor swasta dan pemerintah daerah dalam merealisasikan target ambisius tersebut. Ia mengajak dunia usaha untuk berinvestasi lebih aktif di sektor pertanian yang selama ini dianggap kurang menarik dibandingkan sektor energi dan manufaktur.
“Potensi pertanian kita luar biasa. Tapi tanpa industri hilir, petani hanya menikmati 30 persen dari nilai ekonominya. Kita ingin mereka dapat lebih besar, lewat pabrik, gudang modern, dan jaringan distribusi yang efisien,” kata Amran.
Kementan juga akan bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk mempermudah perizinan dan mempercepat proses investasi. Pemerintah menargetkan setidaknya 200 proyek hilirisasi baru dapat mulai berjalan pada pertengahan 2026.
Selain itu, pemerintah daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk menyiapkan lahan dan infrastruktur penunjang, seperti jalan produksi, jaringan irigasi, dan akses listrik bagi sentra pertanian.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Ekonom pertanian dari IPB University, Prof. Dwi Rachmina, menilai langkah hilirisasi pertanian ini bisa menjadi “game changer” bagi ekonomi pedesaan jika dijalankan secara serius dan terukur.
“Kebijakan hilirisasi yang baik bisa menggandakan nilai ekonomi hasil tani. Misalnya, petani kelapa yang menjual kopra mungkin hanya dapat Rp3.000 per kg, tapi jika ada pabrik minyak kelapa di daerahnya, nilai jualnya bisa naik tiga sampai empat kali lipat,” katanya.
Selain meningkatkan kesejahteraan petani, hilirisasi juga akan mendorong tumbuhnya wirausaha lokal baru dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan pengolahan di dalam negeri, Indonesia bisa mengurangi impor bahan pangan olahan sekaligus memperluas ekspor produk bernilai tambah.
Namun, Prof. Dwi juga mengingatkan pentingnya pengawasan transparan terhadap dana investasi dan pemerataan manfaat di antara petani kecil dan korporasi besar.
Baca Juga: BI Jejak Digital QRIS Bisa Jadi Dasar Penilaian Kredit UMKM
Tantangan di Lapangan
Meski program ini disambut positif, sejumlah pihak menilai tantangan implementasi di lapangan tidak kecil. Salah satunya adalah masalah distribusi dana dan kesiapan infrastruktur di daerah terpencil.
Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai bahwa proyek besar seperti ini sering kali menghadapi kendala birokrasi, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan SDM di daerah.
“Kalau pemerintah tidak memperkuat koordinasi lintas kementerian dan memperbaiki sistem insentif bagi investor, hilirisasi ini bisa jalan lambat atau bahkan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya strategi penguatan riset dan inovasi teknologi pertanian. Menurut Faisal, tanpa teknologi pengolahan dan penyimpanan modern, hilirisasi hanya akan mengandalkan tenaga kerja murah tanpa meningkatkan produktivitas signifikan.
Langkah Konkret Kementan
Menjawab kritik tersebut, Kementan memastikan telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk memastikan efektivitas program hilirisasi.
Pertama, Kementan akan membentuk Pusat Koordinasi Hilirisasi Pertanian Nasional (Puskor HPA) yang berfungsi memantau pelaksanaan investasi di setiap provinsi. Kedua, pemerintah akan menggandeng perguruan tinggi dan lembaga riset untuk memperkuat inovasi industri pengolahan hasil pertanian.
“Kami tidak mau hilirisasi hanya jadi jargon. Setiap rupiah investasi harus menciptakan lapangan kerja nyata dan meningkatkan pendapatan petani,” tegas Amran.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah akan mendorong digitalisasi pertanian agar rantai pasok bisa dipantau secara transparan dari hulu hingga hilir.
Program hilirisasi pertanian senilai Rp371 triliun ini menjadi salah satu proyek strategis nasional yang paling ambisius dalam dekade terakhir. Dengan potensi menciptakan 8 juta lapangan kerja, pemerintah berharap sektor pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor tradisional, melainkan sektor masa depan yang produktif, modern, dan berkelanjutan.
Namun, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, swasta, petani, dan akademisi. Tanpa tata kelola yang transparan dan distribusi manfaat yang merata, potensi besar tersebut bisa terhambat oleh masalah klasik seperti birokrasi, korupsi, dan kesenjangan infrastruktur.
Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi, hilirisasi pertanian bisa menjadi tonggak kemandirian pangan nasional jika dijalankan dengan komitmen kuat dan keberpihakan nyata kepada petani Indonesia.
