Jakarta,arahkata – Pemerintah militer Myanmar kembali menjadi sorotan internasional setelah menolak bertanggung jawab atas serangan bom yang menghantam sebuah rumah sakit di Negara Bagian Rakhine. Insiden tersebut dilaporkan menewaskan sejumlah warga sipil dan melukai puluhan lainnya, termasuk tenaga medis dan pasien.
Serangan yang terjadi di tengah konflik berkepanjangan antara junta militer dan kelompok bersenjata etnis itu memicu kecaman luas dari berbagai organisasi kemanusiaan dan pengamat hak asasi manusia.
Junta Myanmar dengan tegas membantah tudingan bahwa pasukannya terlibat dalam pengeboman fasilitas kesehatan tersebut. Melalui pernyataan resmi, otoritas militer menyebut ledakan kemungkinan berasal dari kelompok perlawanan bersenjata yang beroperasi di wilayah Rakhine.
Namun, keterangan ini bertolak belakang dengan kesaksian warga dan laporan lembaga kemanusiaan. Sejumlah saksi mata menyatakan bahwa serangan udara terjadi tak lama setelah pesawat militer melintas di atas wilayah tersebut. Puing-puing bangunan rumah sakit dan alat medis yang hancur menjadi bukti bahwa fasilitas sipil terdampak langsung.
Rumah Sakit Jadi Sasaran, Hukum Humaniter Dipertanyakan
Penyerangan terhadap rumah sakit dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Fasilitas medis seharusnya mendapat perlindungan penuh dalam konflik bersenjata, termasuk di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak.
Baca Juga : Thailand Tolak Gencatan Senjata, Keukeuh Lanjut Serang Kamboja
Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan mendalam karena rumah sakit tersebut menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan yang masih berfungsi di kawasan itu. Akibat serangan, layanan medis lumpuh dan ribuan warga terancam kehilangan akses pengobatan.
Krisis Kemanusiaan Kian Memburuk di Rakhine
Negara Bagian Rakhine selama ini sudah menghadapi krisis kemanusiaan serius akibat konflik bersenjata, kemiskinan, dan pembatasan akses bantuan. Serangan terhadap rumah sakit memperparah situasi, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan lansia.
Banyak warga terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih aman tanpa jaminan perlindungan kesehatan. Bantuan medis darurat pun sulit masuk karena faktor keamanan dan pembatasan dari pihak militer.
Komunitas internasional mendesak dilakukannya penyelidikan independen untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Lembaga HAM menilai bantahan junta Myanmar tidak cukup tanpa transparansi dan akses bagi penyelidik independen.
Serangan ini kembali menegaskan kekhawatiran bahwa warga sipil terus menjadi korban dalam konflik internal Myanmar yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Bantahan junta Myanmar atas pengeboman rumah sakit di Rakhine tidak serta-merta meredam kritik global. Di tengah konflik yang berlarut, perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas kemanusiaan menjadi isu mendesak. Tanpa akuntabilitas dan upaya nyata menghentikan kekerasan, krisis kemanusiaan di Myanmar berpotensi semakin memburuk.
