arahkata – Jakarta, 22 September 2025. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9). Aksi yang diberi tajuk “Gerakan Bersama Indonesia Damai” ini menjadi salah satu unjuk rasa buruh terbesar sepanjang tahun 2025, dengan tuntutan utama menolak upah murah serta mendesak reformasi kebijakan ketenagakerjaan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo, memastikan bahwa aparat gabungan telah disiagakan dalam jumlah besar guna mengawal jalannya aksi. Total ada 5.367 personel gabungan dari Polri, TNI, dan unsur Pemprov DKI Jakarta yang diterjunkan. “Kami memastikan pengamanan berjalan maksimal. Prinsipnya humanis, tidak ada personel yang dibekali senjata api. Kami ingin unjuk rasa berjalan damai dan tertib,” ujar Susatyo.
Baca Juga: Ojol Ramai-ramai Matikan Aplikasi Besok, Gelar Demo di Istana
Tiga Tuntutan Utama
Dalam pernyataan sikapnya, para buruh membawa tiga tuntutan pokok. Pertama, penegakan supremasi sipil agar kebijakan publik lebih berpihak pada masyarakat pekerja. Kedua, pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih melindungi hak-hak buruh. Ketiga, penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap kebijakan upah murah yang dinilai semakin memberatkan kehidupan pekerja.
“HOSTUM atau hapus outsourcing dan tolak upah murah menjadi agenda besar kami. Kami ingin pemerintah mendengar suara buruh. Jangan sampai kebijakan ketenagakerjaan hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, di lokasi aksi.
Konsentrasi Massa di Dua Titik
Selain di depan Gedung DPR, massa buruh juga berkonsentrasi di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Elemen yang terlibat antara lain DPP KSPSI, DPP KSPI, hingga organisasi buruh independen. Sejak pagi, massa mulai berdatangan dengan membawa atribut serikat masing-masing, spanduk, dan poster berisi tuntutan.
Aksi ini mendapat perhatian besar masyarakat lantaran dilakukan bersamaan dengan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang penting di DPR. “Kami ingin wakil rakyat tahu bahwa buruh menolak dijadikan objek kebijakan yang merugikan. Kami hadir untuk mengingatkan,” kata salah satu orator aksi.
Rekayasa Lalu Lintas
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik sekitar Senayan dan Monas. Pengalihan arus dilakukan secara situasional, tergantung dinamika massa di lapangan. Polisi mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan untuk menghindari kawasan DPR dan Patung Kuda agar tidak terjebak kemacetan panjang.
Baca Juga: 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Ojol Hari Ini
Aksi Damai dan Humanis
Meski jumlah massa cukup besar, aparat menegaskan pendekatan yang digunakan adalah persuasif. Polisi menyiapkan tim negosiator serta mengedepankan komunikasi dengan koordinator lapangan buruh. “Kami percaya aksi bisa berlangsung damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin undang-undang, yang penting tetap tertib,” tambah Kombes Susatyo.
Hingga siang hari, situasi relatif terkendali. Orasi bergantian dilakukan oleh para pimpinan serikat, sementara sebagian massa duduk tertib di sekitar pagar barikade DPR. Tidak terlihat adanya bentrokan, meski kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi aksi sempat tidak terhindarkan.
Implikasi Politik dan Ekonomi
Aksi besar-besaran ini mencerminkan kian tingginya tensi antara pekerja dan pembuat kebijakan. Isu upah murah dan sistem outsourcing memang telah lama menjadi keluhan utama buruh. Banyak kalangan menilai bahwa jika tidak ditangani dengan serius, konflik buruh-pemerintah berpotensi memengaruhi stabilitas sosial maupun iklim investasi.
Pengamat ketenagakerjaan menilai aksi ini adalah peringatan keras kepada pemerintah dan DPR agar lebih terbuka dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan. “Ketika puluhan ribu buruh turun ke jalan, itu artinya ada kegelisahan nyata yang harus dijawab dengan solusi, bukan sekadar janji,” ungkap pengamat dari Universitas Indonesia.
Harapan untuk Dialog
Meski penuh kritik, para buruh tetap membuka ruang dialog. Mereka berharap pemerintah dan DPR tidak menutup telinga terhadap tuntutan. “Kami datang bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk menyuarakan keadilan. Jika DPR mau membuka pintu dialog, kami siap duduk bersama,” kata salah satu perwakilan buruh.
Aksi di depan DPR ini diperkirakan berlangsung hingga sore hari dengan agenda penyerahan petisi kepada pimpinan dewan. Aparat pun tetap siaga hingga massa benar-benar membubarkan diri.
