arahkata – Jakarta, 15 Oktober 2025.Polemik mengenai rencana perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, terus menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya pesan pribadi yang diterimanya melalui WhatsApp.Pesan tersebut berisi permintaan agar rekonstruksi ponpes tidak menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Purbaya mengungkap dalam konferensi pers, ia menerima pesan WhatsApp berisi himbauan agar tidak menggunakan uang negara karena khawatir menimbulkan kebisingan. menuturkan bahwa pesan tersebut datang dari seseorang yang tidak disebutkan namanya, namun isinya menyoroti kecerahan antar-lembaga pendidikan Islam jika pemerintah membantu salah satu ponpes menggunakan dana negara.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan terkait sumber pendanaan untuk rekonstruksi ponpes tersebut.
“Saya belum menerima proposal resminya. Kalau nanti sudah masuk dan memang masuk akal, tentu akan kami evaluasi secara objektif,” ujarnya.
Musibah Runtuhnya Bangunan Ponpes
Ponpes Al Khoziny menarik perhatian nasional usai bangunannya runtuh 29 September 2025, menewaskan beberapa santri dan melukai puluhan lainnya. Insiden itu menimbulkan duka mendalam di kalangan masyarakat dan memunculkan seruan agar pemerintah turun tangan membantu perbaikan fasilitas ponpes yang sudah berusia puluhan tahun tersebut.
Menurut laporan lapangan, sebagian bangunan ponpes mengalami kerusakan berat, termasuk ruang belajar dan musala utama. Santri yang sebelumnya tinggal di asrama kini sementara ditempatkan di tenda darurat dan rumah warga sekitar.
Dukungan dari Pemerintah dan Tokoh Nasional
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi salah satu pejabat yang paling vokal mendorong agar usulan Ponpes Al Khoziny dibiayai melalui APBN. Menurutnya, langkah itu bukan bentuk keberpihakan, melainkan wujud perhatian negara terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang terdampak bencana.
“Di sana ada sekitar 1.900 santri yang menimba ilmu. Kalau pemerintah membantu memperbaiki bangunan yang roboh, itu adalah bentuk tanggung jawab sosial, bukan politik,” kata Cak Imin.
Selain itu, sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) juga menyatakan dukungan moral atas rencana bantuan pemerintah. Mereka menilai bahwa ponpes adalah bagian dari pilar pendidikan bangsa yang patut mendapat perhatian, terutama dalam kondisi darurat pasca-bencana.
Baca Juga: Lagi-lagi Puluhan Siswa Bandung Barat Keracunan MBG, Kepala BGN Angkat Bicara
Sikap Purbaya: Hati-Hati Gunakan Uang Negara
Meski mendapat banyak desakan, Purbaya menegaskan bahwa dirinya harus menyatakan hati-hati dalam menggunakan dana negara. Ia menyebut, setiap rupiah dari APBN harus digunakan berdasarkan prosedur dan keadilan alokasi anggaran agar tidak menimbulkan ketimpangan.
“Kalau semua ponpes yang rusak minta dana APBN tanpa aturan yang jelas, maka nanti bisa timbul ketidakadilan. Kita harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keuangan negara,” tegasnya.
Purbaya bantuan juga menambahkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme bencana non-fisik yang bisa digunakan untuk membantu lembaga pendidikan keagamaan tanpa harus melanggar prinsip penggunaan APBN.
Reaksi dari Parlemen dan Masyarakat
Anggota DPR dari PKB dan PPP menilai penggunaan dana APBN untuk perbaikan fasilitas keagamaan sah, asalkan transparan, adil, dan tepat. Sementara itu, kalangan masyarakat sipil mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan isu ponpes sebagai alat politik menjelang tahun pemilu 2025, dan memastikan bantuan diberikan atas dasar kemanusiaan, bukan kepentingan elektoral.
Sejumlah warganet juga ramai menyoroti pesan WA yang diterima Purbaya. Banyak yang menduga pesan itu berasal dari pejabat atau politisi yang cemas akan reaksi publik bila APBN membantu satu ponpes. Namun, hingga kini identitas pengirim pesan tersebut belum terungkap.
Hingga berita ini diturunkan, usulan resmi disampaikan Ponpes Al Khoziny belum masuk ke Kementerian Keuangan. Pemerintah memastikan akan menilai setiap pengajuan secara profesional, baik dari aspek hukum, manfaat sosial, maupun urgensinya bagi masyarakat.
Kasus ini menjadi contoh bagaimana penggunaan APBN di sektor keagamaan memerlukan kehati-hatian, transparansi, serta komunikasi publik yang baik. Tragedi di Ponpes Al Khoziny mengingatkan pentingnya menjaga infrastruktur pendidikan Islam demi keselamatan, kenyamanan, dan masa depan santri Indonesia.
