Jakarta,arahkata – Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait ke kediamannya di Hambalang, Bogor, untuk membahas langkah penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Pertemuan tersebut menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap dampak bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta mengganggu aktivitas masyarakat.
Dalam pertemuan tertutup itu, Prabowo meminta laporan terkini mengenai kondisi lapangan, termasuk kebutuhan mendesak warga terdampak. Fokus utama pembahasan mencakup percepatan evakuasi, distribusi bantuan logistik, pemulihan infrastruktur vital, serta kesiapan fasilitas kesehatan.
Prabowo menekankan pentingnya kerja cepat dan terkoordinasi antar kementerian dan lembaga agar penanganan bencana berjalan efektif. Ia juga mengingatkan agar tidak ada hambatan birokrasi yang menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Prioritaskan Keselamatan dan Pemulihan
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama. Pemerintah diminta memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, air bersih, tempat pengungsian layak, dan layanan kesehatan.
Selain penanganan darurat, Prabowo juga menyoroti pentingnya langkah pemulihan pascabencana. Perbaikan jalan, jembatan, fasilitas umum, serta dukungan bagi masyarakat agar dapat kembali beraktivitas menjadi bagian dari rencana jangka menengah yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Prabowo turut meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan. Informasi cuaca dan peringatan dini harus disampaikan secara cepat dan jelas kepada masyarakat, khususnya di wilayah rawan.
Langkah mitigasi dan edukasi kebencanaan juga dinilai penting agar risiko korban dapat ditekan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi.
Pemanggilan menteri ke Hambalang mencerminkan komitmen Prabowo dalam memastikan negara hadir di tengah situasi krisis. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan.
Baca Juga : DPR Respons Usul Pandawara: Hutan Tak Bisa Diperjualbelikan
Pemerintah berharap melalui koordinasi intensif ini, proses penanganan bencana di Sumatra dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak.
