Jakarta, arahkata – Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, angkat suara terkait rencana penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan pondok pesantren. Ia menilai bahwa setiap penggunaan dana negara harus disertai perencanaan matang dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Purbaya menegaskan, APBN merupakan instrumen penting negara untuk membiayai berbagai program strategis, termasuk bidang pendidikan dan keagamaan. Namun, ia mengingatkan agar setiap alokasi dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jika program pembangunan pondok pesantren ini masuk dalam prioritas nasional dan telah melalui proses penganggaran resmi, tentu boleh saja dilakukan. Tapi mekanismenya harus jelas,” ujar Purbaya dalam keterangannya.
Wacana penggunaan dana APBN untuk pondok pesantren ini menuai beragam respons publik. Sebagian pihak mendukung dengan alasan penguatan pendidikan keagamaan, sementara yang lain meminta kejelasan mekanisme agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran.
Baca Juga : Rupiah Melemah Tipis ke Rp16.570 Sore Ini
Purbaya juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap realisasi program tersebut. Ia berharap, kebijakan apa pun yang diambil pemerintah dapat memperkuat keadilan sosial dan pembangunan manusia Indonesia.
