arahkata – Ribuan buruh dari Jabodetabek dan berbagai provinsi lainnya turun ke jalan dalam aksi serentak bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Aksi ini dipusatkan di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara, serta melibatkan Partai Buruh, KSPI, dan Koalisi Serikat Pekerja..
Unjuk rasa tersebut dipimpin oleh Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB), serta akan diikuti ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek dan daerah-daerah lain.
Tuntutan utama dalam aksi ini meliputi:
- Penghapusan outsourcing (alih daya) dan penolakan terhadap upah murah.
- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5%–10,5%.
- Penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK.
-
Reformasi pajak perburuhan, termasuk:
-
Menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta/bulan,
-
Menghapus pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
-
- Mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang menggantikan Omnibus Law, serta memperkuat legislasi ketenagakerjaan.
- Tuntutan tambahan, seperti melegalkan RUU Perampasan Aset & pemberantasan korupsi, serta revisi sistem Pemilu 2029.
Massa menuntut penghapusan outsourcing, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5%–10,5%, penghentian PHK dengan pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan (termasuk penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT), serta kenaikan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Selain itu, demo juga menyerukan pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, legislasi antikorupsi baru dan revisi sistem Pemilu 2029.
Sejumlah ruas jalan utama seperti Gatot Subroto, Sudirman–Thamrin, serta akses ke GBK diprediksi macet dan telah menjadi perhatian pengawasan aparat lalu lintas. Massa mulai long march sekitar pukul 10.20 WIB menuju lokasi aksi, diiringi mobil komando. DPR menyatakan menampung tuntutan buruh, dan pihaknya berharap aksi berlangsung tertib.
Diperkirakan sekitar 10.000 buruh dari Jabodetabek ambil bagian, sementara puluhan ribu lainnya mengikuti dari daerah. Aksi hari ini menjadi titik penting dalam tekanan publik kepada pemerintah dan parlemen menjelang pembahasan kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi nasional.
