arahkata – Pada Kamis siang, gelombang aksi ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memadati depan Gedung DPR/MPR RI di Senayan. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen, serta menyerukan penghapusan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, dan pensiun sekaligus menolak praktik outsourcing dan upah murah (HOSTUM).
Aksi dimulai sekitar pukul 10.15 WIB dan dipimpin oleh Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh. Massa membawa spanduk oranye dan putih yang menyuarakan tuntutan utama, serta menyatakan penolakan atas kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan buruh. Terpantau juga adanya penutupan total Jalan Gatot Subroto arah Slipi yang menyebabkan kemacetan imbas aksi ini.
Baca Juga: Ribuan Buruh Gelar Aksi di DPR 28 Agustus, Ini 5 Tuntutan Utamanya
Dalam orasinya, Said Iqbal menyoroti disparitas tajam antara tunjangan mewah anggota legislatif seperti tunjangan perumahan hingga Rp 50 juta per bulan dan kondisi buruh yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Selain tuntutan upah dan penghapusan pajak, ada empat agenda penting lainnya yang dibawa dalam aksi ini:
-
Penerapan penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan pembentukan Satgas PHK.
-
Reformasi pajak perburuhan termasuk kenaikan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan dan penghapusan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
-
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa omnibus law.
-
Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.
-
Revisi RUU Pemilu 2029 untuk mendesain ulang mekanisme politik yang lebih adil dan demokratis.
Menanggapi tuntutan ini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa penetapan upah minimum (UMP) memang sudah melalui mekanisme resmi, termasuk kajian akademis dan pembahasan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Ia menegaskan bahwa proses pengkajian masih berlangsung dan belum ada keputusan final untuk UMP 2026.
Aksi ini menandai salah satu gerakan buruh terbesar sepanjang 2025, mencerminkan tekanan politik kuat terhadap parlemen dan pemerintah agar merespons urgensi reformasi ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja.
